Terkait isu lingkungan dan keberlanjutan, khususnya kelapa sawit dan deforestasi, Airlangga mengatakan Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium deforestasi sejak beberapa tahun lalu.

Indonesia juga sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang penerapannya kemudian ditunda oleh Uni Eropa selama dua tahun.

Menurut Airlangga, Indonesia telah siap memasok produk yang memenuhi standar keberlanjutan sebagaimana disepakati kedua pihak.

Di sektor pertambangan, Indonesia menerapkan standar praktik pertambangan yang baik. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi bagian dari proses audit pertambangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Praktik tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan diterapkan perusahaan pertambangan internasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk Freeport-McMoRan dan Vale.

Airlangga mengatakan IEU-CEPA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah melalui proses ratifikasi. Percepatan ratifikasi diperlukan karena fasilitas tarif preferensial Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia akan berakhir pada akhir 2026.

Apabila ratifikasi tertunda, terdapat risiko jeda pemberian fasilitas tarif sebelum IEU-CEPA mulai berlaku.