NADIKABAR.COM β Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima.
Menurut Menko Airlangga, hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1β4 yang belum memiliki rekening bank.
βTapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,β kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Adapun aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja atau buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Di sisi lain, pemerintah akan meluncurkan program rekening gratis pada akhir 2026. Saat ini, pemerintah sedang mematangkan regulasi, data penerima, hingga pelaksanaannya.
Program rekening gratis ditargetkan menyasar 25,16 juta warga. Setiap rekening baru nantinya terisi saldo awal sebesar Rp50.000.
Salah satu program stimulus tersebut menyasar warga negara yang masuk kategori desil 1-4 dan berumur 17 tahun ke atas, dan pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program ini.