NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memperluas skema Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui penambahan negara mitra dan bank penempatan untuk memberi fleksibilitas eksportir.
"Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam," kata Airlangga dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 memberikan izin kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30 persen dari hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN.
Ketentuan itu berlaku bagi eksportir yang memenuhi kriteria kepemilikan saham, yakni perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, China (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan saham minimal 10 persen.
