NADIKABAR.COM — 7 Joko Widodo (Jokowi), AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengungkap pernah diperlihatkan secara langsung ijazah fisik S1 milik Jokowi.
Keterangan itu disampaikan saat Syarif menjadi saksi dalam persidangan perkara terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Awalnya, Kuasa Hukum Roy Suryo bertanya kepada Syarif, apakah pernah melihat langsung dokumen fisik ijazah milik Jokowi.
"Saudara mengatakan bahwa Saudara pernah melihat ijazah analog, saya tidak mengatakan asli atau palsu, ya, tapi ijazah analog karena kita sedang mengujinya, ijazah analog atau ijazah fisik Pak Jokowi, benar itu?" tanya kuasa hukum
Syarif menyatakan ijazah fisik itu dilihat sebelum Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya.
Ia mengungkap momen itu pada pertengahan April 2025, sebelum Jokowi memperlihatkan dokumen ijazahnya kepada wartawan.
"Artinya bareng-bareng dengan wartawan atau berdua saja?" tanya kuasa hukum.
"Sebelum menunjukkan pada wartawan, menunjukkan ke saya terlebih dahulu," jawab Syarif.
Pihak Roy Suryo lalu menunjukkan dokumen ijazah fisik yang dijadikan barang bukti oleh jaksa.
"Apakah ijazah yang Saudara Saksi lihat pada tanggal 16 April 2025 itu yang ini?" tanya kuasa hukum
"Ada enggak ciri khusus yang Anda ingat?" tanya kuasa hukum
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.
Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
