NADIKABAR.COM — Advokat Junaedi Saibih mengajukan gugatan Praperadilan untuk meminta ganti kerugian dan pemulihan nama baik berupa pelaksanaan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.
Langkah itu diambil usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas vonis bebas kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi yang membuat Junaedi sempat diproses hukum.
Permohonan Praperadilan ini diajukan dengan Termohon I yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan Termohon II Menteri Keuangan Republik Indonesia.
"Pemulihan nama baik kan ada secara di dalam putusan diktumnya tuh ada dilakukan, tapi itu kan cuma secara tertulis ya. Saya minta ada tindakan konkret terkait dengan pemulihan tersebut, yang mana di dalam Undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi) 2022 itu ada yang namanya adalah right to be forgotten ya, yang ada dalam pertimbangan putusan," kata Junaedi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan Jamdatun untuk menghapus pemberitaan terkait dirinya yang tidak lagi relevan setelah putusan bebas.
