"Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Menurut Wawan, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemprov Jateng membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Ia menjelaskan hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.
"Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah," jelasnya.
Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro mengungkapkan sambutan Luthfi memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
"Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur," ucapnya.
