NADIKABAR.COM — Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalbar Dr. Erdi, M.Si menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan pemerintah sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
"Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung," ujarnya di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan bahwa telah mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.
"Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita," jelas dia.
Integrasi tersebut diharapkannya dapat memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi peluang penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa memperoleh barang sesuai ketentuan pemerintah.
Berdasarkan kajian itu, potensi kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalbar diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan mencapai 30,62 juta liter per tahun dan pupuk bersubsidi sekitar 180 ribu ton per tahun.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena operasionalisasi KDMP masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa.
"Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,"jelas dia.
Sejalan dengan akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut ia merekomendasikan penetapan KDMP sebagai mitra prioritas BUMN penyedia barang, termasuk Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog, dengan kemudahan proses kemitraan serta kepastian pasokan.
Selain itu, dukungan modal kerja melalui penyertaan modal BUMDes dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi dinilai penting untuk memastikan gerai dapat segera beroperasi setelah pembangunan selesai. Penguatan sistem digital untuk mencatat transaksi, memverifikasi penerima, dan memantau stok juga diperlukan guna meningkatkan transparansi distribusi.
"Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa," kata dia.
