Dia pun berharap sekali undang-undang tersebut dibuat secara lebih otonom, secara berdaulat. Pasalnya, dia menilai bahwa Indonesia memiliki masalah dan urgensi sendiri. Menurut dia, Indonesia juga memiliki definisi korupsi tersendiri dan memiliki masalah yang perlu diselesaikan sendiri.
"Kalau Presiden bilang ada ribuan triliun kekayaan negara ini keluar, entah ke mana kita enggak tahu. Kita punya definisi sendiri," kata dia.
Menurut dia, acuan hukum dari internasional bisa dijadikan sebagai rujukan saja, tidak seluruhnya diadopsi, apalagi hanya menyalin saja. Indonesia, kata dia, memiliki landasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatasi permasalahan yang ada.
