NADIKABAR.COM — Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri sebelum proses penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan dirinya dituntaskan melalui mekanisme konstitusional.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang tergabung dalam afiliasi tersebut mengatakan proses politik tersebut perlu dilanjutkan hingga DPR mengambil keputusan mengenai usulan pemakzulan, termasuk memberi kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan atas persoalan yang dipersoalkan.
"Yang terakhir, saya justru mendukung kalau sekarang ini, apalagi besok sudah (sidang) paripurna, berharap Gibran tidak boleh lagi mundur, gitu. Nah, sudah terlambat. Oleh karena itu, harus kita tuntaskan sampai ke hak menyatakan pendapat, ya. Paripurna untuk menyatakan apakah Gibran dimakzulkan atau tidak," kata Ray dalam konferensi pers AKSI di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Rabu.
Ia berharap rapat paripurna DPR dapat menjadi tahapan untuk melanjutkan pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas membahas persoalan tersebut dan meminta penjelasan Gibran.
Menurut Ray, pansus tidak harus menggunakan waktu hingga 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.
Ia memperkirakan pembahasan dapat berlangsung lebih singkat apabila seluruh keterangan dan penjelasan telah diperoleh.
