Ia memperkirakan lembaga terkait dapat dimintai keterangan oleh pansus, sebelum Gibran diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Setelah tahapan tersebut, hasil pembahasan berpotensi diteruskan ke MPR untuk menentukan tindak lanjut sesuai mekanisme konstitusi, termasuk kemungkinan pemberhentian wakil presiden.
Ray juga menilai proses tersebut perlu diselesaikan secara efektif agar perhatian publik dapat kembali diarahkan pada persoalan pelayanan publik, pendidikan, dan kepentingan masyarakat lainnya.
"Justru karena itulah kita berharap ini disegerakan oleh DPR-MPR, meskipun misalnya nanti Pansus itu bisa bekerja 60 hari. Kita berharap sih dua minggu, tiga minggu bisa diselesaikan oleh mereka," kata dia.
Ia menegaskan gerakan AKSI tidak diarahkan untuk mendukung calon pengganti wakil presiden, melainkan memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan sebagaimana mestinya.
"Jelas gerakan kita bukan gerakan dukung-mendukung, gerakan ini adalah untuk memastikan konstitusi dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Ray.
