Di sisi lain, perubahan jadwal tersebut juga didasarkan pada pertimbangan waktu verifikasi yang hanya 14 hari. Menurut dia, jadwal itu terlalu sempit, sehingga proses verifikasi mestinya sudah bisa dilakukan mulai saat ini, meski namanya belum diserahkan ke MPR.

"Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujar Habib.