Berdasarkan pemetaan awal, kawasan TPA Ngembak terdiri atas sejumlah bidang tanah dengan status kepemilikan berbeda. Sebagian lahan telah berstatus hak pakai Pemerintah Kabupaten Grobogan, sementara bidang lainnya merupakan tanah hak milik warga hingga tanah negara atau tanah GG.
Perbedaan status tersebut membuat proses sertifikasi memerlukan penanganan administratif secara cermat. Setiap bidang tanah perlu ditelusuri dan ditangani sesuai dengan status serta ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkab Grobogan mulai mengidentifikasi kelengkapan dokumen, potensi kendala, hingga langkah tindak lanjut yang diperlukan. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar proses sertifikasi sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
