NADIKABAR.COM — Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait isu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) meminta Said Didu dan Sri Radjasa tanggung jawab.
"Kami selaku kader muda partai Golkar menginginkan itikad baik untuk sesegera mungkin memberikan klarifikasi dan permohonan maaf karena kami sudah pelajari secara lengkap pernyataan keduanya di Podcast," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP Angkatan Muda Partai Golkar Abdul Haji Talaohu dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa dalam podcast menggiring persepsi publik dengan mengait-ngaitkan penyadapan Presiden Prabowo dengan Bahlil. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Rasjasa tak menjawab somasi.
"Klarifikasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Rasjasa Chandra itu tidak menjawab somasi bahkan terkesan ingin cuci tangan. Ini bentuk sikap tidak bertanggungjawab, atas apa yang mereka sampaikan," jelas Abdul Haji.
