Kedua, pemerintah perlu memberikan komunikasi yang jelas bahwa agenda ekonomi, pelayanan publik, dan proyek investasi strategis tetap berjalan.
Ketiga, menjaga konsistensi regulasi dan kepastian hukum agar pelaku usaha tidak menghadapi perubahan kebijakan yang tidak terduga.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK dan otoritas terkait harus tetap kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Pemerintah juga perlu menghindari penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen tarik-menarik kepentingan politik.
"Menurut saya, investor tidak menuntut sebuah negara bebas dari dinamika politik. Itu hampir tidak mungkin. Yang mereka butuhkan adalah institusi yang kuat, proses politik yang tertib dan kebijakan ekonomi yang tetap bisa diprediksi," ucapnya.
Ronny menambahkan tantangannya bukan hanya mengelola pergantian pejabat, tapi memastikan pergantian tersebut tidak mengganggu kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi.
"Karena stabilitas investasi lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan dari pada oleh figur politik semata," kata Ronny.
