Andre menegaskan, pengiriman jembatan Bailey bukan berarti pembangunan jalan melalui IJD 2027 dihentikan. Sebaliknya, solusi sementara tersebut dilakukan agar masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses yang lebih baik, sementara pembangunan jalan tetap didorong untuk direalisasikan pada 2027.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PU, Andre langsung melakukan conference call dengan Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yusril serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU di Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi.

Dalam koordinasi tersebut, Andre meminta data detail mengenai kebutuhan jembatan Bailey yang diperlukan masyarakat Sumpur Kudus. Data tersebut selanjutnya akan segera disampaikan kepada Menteri PU sebagai bahan untuk menindaklanjuti kebutuhan di lapangan.

"Saya minta data berapa detailnya kebutuhan jembatan Bailey yang akan saya segera kirimkan ke Pak Menteri PU sehingga Pak Menteri PU bisa mengeksekusi jembatan Bailey yang dibutuhkan masyarakat Sumpur Kudus di Kabupaten Sijunjung," tutur Andre, Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Menurut Andre, langkah tersebut merupakan bagian dari upayanya mengawal kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, khususnya persoalan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas warga.