NADIKABAR.COM — Klub dan asosiasi futsal provinsi (AFP) mendesak Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Ini tiga tuntutannya.

Sekretaris Jenderal AFI Budi Setiawan memastikan sepuluh klub Pro Futsal League (PFL) mendukung KLB. Dari sepuluh klub itu, hanya tujuh klub yang hadir dalam konferensi pers di Best Western Hotel, STC Senayan, Senin (9/11). Ketujuh klub tersebut adalah Blacksteel, Pangsuma FC, Halus FC, Proton, BTS, Cosmo, dan KLN.

"Tiga klub yang berhalangan hadir adalah Unggul FC, Nanzaby, dan Mimika FC. Tapi, ketiganya dipastikan tetap mendukung KLB dan telah mengeluarkan surat dukungan," ujarnya.

Budi mengklaim dukungan KLB telah melampaui dua pertiga dari total 58 suara dalam kongres. Dukungan tersebut berasal dari klub PFL dan AFP. Namun, dia tidak merinci jumlah AFP yang telah menyatakan dukungan.

"Untuk AFP, saya belum ingin berbicara lebih jauh. Namun, saya bisa menyampaikan bahwa posisi saat ini sudah lebih dari dua pertiga suara mendukung KLB," tegasnya.

Budi menegaskan desakan KLB bukan persoalan pribadi. "Ini bukan persoalan antara Michael Sianipar dan Budi Setiawan. Ini merupakan persoalan antara induk organisasi PSSI dengan asosiasi anggotanya, yaitu asosiasi futsal," katanya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah komunikasi organisasi. Budi menyebut pesan WhatsApp dari anggota bisa baru mendapat respons setelah satu hingga dua pekan. AFP, menurut dia, lebih sering dihubungi ketika federasi membutuhkan pelaksanaan program.

Persoalan kompetisi juga menjadi keluhan. Budi menyebut 16 AFP tidak menggelar Liga Nusantara (Linus). Salah satunya karena tidak ada kepastian jalur promosi. Sementara itu, 18 AFP yang tetap menggelar kompetisi harus mengikuti babak nasional tanpa subsidi transportasi maupun kebutuhan lainnya.

"Untuk apa mengikuti Linus jika tidak ada jalur promosi yang jelas? Tujuannya menjadi tidak ada," ujar Budi.

Budi juga mempertanyakan transparansi keuangan AFI. Dia menyebut anggaran APBN untuk timnas futsal mencapai Rp7 miliar pada 2024, Rp19 miliar pada 2025, dan Rp22 miliar pada 2026. Selain itu, terdapat dukungan sponsor melalui PSSI. Budi mengklaim total dukungan negara dan PSSI mencapai lebih dari Rp60 miliar. Namun, data tersebut diperoleh dari PSSI, bukan laporan keuangan internal AFI.

"Laporan keuangan tertutup dan saya tidak bisa mengaksesnya. Bahkan, untuk urusan gaji karyawan saja, saya tidak mengetahui berapa besarannya maupun jumlah keseluruhannya," kata Budi.