NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan bahwa aset dari pelaku investasi bodong juga jadi sasaran perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut dia, investasi bodong yang dimaksud juga merupakan penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi. Dia mengatakan hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (3) butir (f), yang mana penipuan dan penggelapan berdampak pada masyarakat luas.
"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa kasus-kasus yang bisa dikenakan perampasan aset antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto.