NADIKABAR.COM β Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta kepolisian proaktif menyelidiki kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pelayanan medis.
βPolri harus proaktif melakukan penyelidikan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan ketika mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana,β kata Abdullah di Jakarta, Rabu.
Legislator bidang penegakan hukum itu mengatakan penyelidikan kepolisian dapat berjalan bersamaan dengan audit medis yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kasus tersebut mencuat setelah orang tua bayi, Lina dan Asep, mengungkapkan dugaan keterlambatan penanganan saat proses persalinan. Lina mengaku sempat meminta pemeriksaan pembukaan kepada perawat, tetapi diminta menunggu petugas sif pagi.
Ia juga mengaku telah menyampaikan bahwa kepala bayi mulai terlihat, tetapi justru diminta menahan agar bayi tidak segera keluar.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (16/11) telah memerintahkan pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP) dengan melibatkan organisasi profesi untuk menelusuri penyebab kematian bayi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dicegah.
Abdullah meminta audit tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat mengungkap persoalan secara objektif, termasuk kelemahan sistem pelayanan, kelayakan peralatan medis, serta kemungkinan kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan.
βJangan sampai audit hanya menjadi formalitas atau sekadar menggugurkan kewajiban. Audit harus dilakukan secara serius untuk mengungkap seluruh kekurangan dan kemungkinan kelalaian yang menyebabkan peristiwa ini terjadi,β ujarnya.
Dia menjelaskan audit AMP berfokus pada penelusuran penyebab kematian dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan, sedangkan penyelidikan kepolisian bertujuan memastikan ada atau tidaknya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.
Menurut dia, apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, administratif, maupun pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Abdullah juga meminta hasil audit dan penyelidikan ditindaklanjuti dengan perbaikan menyeluruh di lingkungan rumah sakit, meliputi kualitas sumber daya manusia, kesiapan peralatan medis, standar pelayanan, serta sistem pengawasan dan evaluasi berkala.
βRumah sakit tidak cukup hanya memberikan penjelasan setelah terjadi persoalan, harus ada evaluasi dan perbaikan nyata, mulai dari kesiapan tenaga medis, kelayakan peralatan, hingga sistem pelayanan dan rujukan,β katanya.