NADIKABAR.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai pendampingan keluarga secara berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan penanganan stunting, terutama bagi keluarga yang memiliki risiko stunting.
“Tantangan kita sekarang adalah memastikan setiap keluarga, terutama keluarga berisiko, mendapatkan pendampingan dan akses layanan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh seperti dikutip di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Ninik menanggapi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 turun dari 17 persen pada 2023 menjadi 11,2 persen pada 2024.
Diketahui, angka tersebut juga berada di bawah rata-rata prevalensi stunting Jawa Timur yang mencapai 14,7 persen dan nasional sebesar 19,8 persen pada 2024.
Menurut Ninik, capaian tersebut perlu dipertahankan dengan memperkuat pendampingan kepada keluarga yang memiliki risiko stunting serta memastikan mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
Ia menegaskan penanganan stunting tidak dapat hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kesehatan ibu, pola pengasuhan, sanitasi, serta akses keluarga terhadap layanan kesehatan.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi dan berat badan anak. Ada persoalan kesehatan ibu, kecukupan gizi, pola asuh, sanitasi, hingga akses keluarga terhadap layanan kesehatan. Karena itu, penanganannya harus menyentuh langsung kebutuhan keluarga,” ujar dia.
Dengan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, kata dia, penurunan prevalensi stunting diharapkan dapat terus dipertahankan sekaligus mendorong keluarga semakin aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji mengemukakan pentingnya petugas di lini lapangan, yakni tim pendamping keluarga (TPK) untuk terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai risiko stunting.
Wihaji mengemukakan hal tersebut karena selama ini masih banyak keluarga yang malu atau enggan mengikuti pendampingan dan pemeriksaan kesehatan di posyandu, karena anaknya menderita stunting akibat stigma warga sekitar.
Menurut dia, pemahaman masyarakat perlu diperkuat agar keluarga bersedia menjalani intervensi sejak dini, terutama sebelum anak mengalami stunting, karena peluang pemulihan anak yang sudah mengalami stunting lebih terbatas dibandingkan dengan upaya pencegahan.
