NADIKABAR.COM β Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 bulan Februari yang bertolak belakang dengan Keputusan Presiden bulan Mei, sehingga perlu dianalisis mendalam.
Rieke menyebut Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tersebut diterbitkan bulan Februari mengenai pembukaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon.
βPadahal itu WUP Februari 2026, di bulan Mei 2026 itu Pak Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan terkait penetapan secara serius konservasi terhadap Taman Nasional Ujung Kulon ini,β kata Rieke di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia menilai kebijakan tersebut perlu dianalisis lebih dalam bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai bertolak belakang dengan keputusan Presiden tersebut.
βPersoalan ada keputusan Menteri ESDM yang sedang kami analisis bersama juga dengan dibantu Kementerian HAM, bagaimana keluar Kepmen yang membuka WUP untuk perairan di Taman Nasional Ujung Kulon,β ujarnya.