NADIKABAR.COM — Anggota DPR RI Arif Rahman menilai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Dia menyampaikan hal itu menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” kata Arif di Jakarta, Rabu.
Atas dasar itu, dia juga mendesak DPR segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.
