NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin hingga Rp 500 juta. Usulan ini dinilai perlu untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir liar kembali terulang di Jakarta.
Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menilai denda sekitar Rp 50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.
Menurut Jupiter, sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa. Akibatnya, praktik pengelolaan parkir tanpa izin dikhawatirkan terus berulang.
"Kalau dendanya hanya Rp 50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp 500 juta," ujar Jupiter dalam keterangan, Rabu (18/11/2026).
Anggota Komisi B Fraksi Nasdem itu mengatakan, peningkatan sanksi diperlukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan. Dia meminta para pengelola tidak mengabaikan aturan yang berlaku.