NADIKABAR.COM — Rencana pertemuan trilateral antara pemimpin China, Rusia, dan Amerika Serikat telah memicu kekhawatiran di Eropa. Sebagian pihak melihat adanya kemiripan dengan kondisi pasca-Perang Dunia II yang melahirkan pembagian dunia menjadi dua kubu.

Pada 4 November, Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang sedang mengunjungi sebuah pameran di Lapangan Merah bersama rombongan anak-anak sekolah, berhenti di depan patung besar Perdana Menteri UK, Winston Churchill; Presiden AS, Franklin D. Roosevelt; dan Perdana Menteri Uni Soviet, Joseph Stalin, pada Konferensi Yalta Februari 1945.

"Mereka adalah para pemimpin dari tiga kekuatan utama, yang berkumpul untuk membahas bagaimana dunia seharusnya diatur setelah Perang," kata Putin kepada para anak sekolah tersebut.

Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China dan Rusia telah mengumumkan pertemuan antara Putin; Presiden AS, Donald Trump; dan Presiden China, Xi Jinping, pada 18-19 November.

Pada momen itu, mereka sama-sama akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen. Pada Jumat (13/11), juru bicara Gedung Putih Olivia Wales mengonfirmasi pertemuan tersebut.

Usulan perjumpaan ini muncul pertama kali dari pihak Rusia pada pertengahan Oktober lalu. Hal ini langsung menimbulkan kecemasan di Uni Eropa dan juga Ukraina. Sebab, situasi ini mengingatkan banyak pihak tentang pertemuan para pemimpin koalisi anti-Hitler di kediaman Tsar Rusia yang berada di tepi Laut Hitam, Yalta.

Saat itu, Stalin yang sepakat ikut berperang melawan Jepang usai kemenangan atas Jerman bisa memperluas pengaruh Soviet di seluruh Eropa Timur.

Ada juga perjanjian rahasia terkait yang membuat Soviet memperoleh wilayah Jepang di selatan Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Pangkalan Angkatan Laut Soviet di Port Arthur, China juga berhasil dipulihkan beserta kepentingan ekonomi di Manchuria.

Sejak itu, di Eropa Timur, "Yalta" sering kali menjadi singkatan dari kesepakatan sinis di antara negara-negara adidaya yang membagi dunia menjadi dua kawasan besar tanpa mempedulikan negara-negara kecil, termasuk negara yang wilayahnya mereka bagi-bagi.

Pada tahun 1950-an, Yalta identik dengan perjanjian dengan iblis bagi sebagian orang (Getty Images)

"Saya benar-benar tidak ingin ini menjadi Yalta Kedua, Ketiga, atau Keempat, di mana pengaruh hanya didistribusikan ulang," kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

"Setelah Alaska, ini akan menjadi kemenangan diplomatik besar kedua bagi Rusia jika peristiwa berkembang sesuai dengan keinginan mereka untuk menciptakan 'Yalta' baru."

Sementara itu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, berkata bahwa setiap pembahasan mengenai upaya mengakhiri perang di Ukraina harus melibatkan Eropa.

"Eropa harus terlibat memainkan peran dalam proses ini," katanya.

"Persoalan-persoalan kunci dalam penyelesaian damai, baik sanksi maupun tatanan keamanan masa depan, hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi kami, negara-negara Eropa, dan semua mengetahui hal ini."

Seperti dilaporkan Wall Street Journal, Putin sepertinya berupaya memperoleh dukungan untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat yang menguntungkan Rusia. Kendati demikian, materi pembahasan yang akan dibahas dengan Trump dan Xi masih abu-abu.

"Ukraina pasti akan menjadi topik pembicaraan, entah bagaimana caranya," kata ajudan presiden Rusia, Yuri Ushakov.

Ia pun menambahkan: "Sejauh ini, baru ada gambaran awal mengenai hal-hal apa saja yang mungkin dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi dan dalam format yang tidak biasa seperti itu."