NADIKABAR.COM — DPR telah menggulirkan usulan terkait Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Aturan terkait Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam UU hingga Tata Tertib DPR.

Adapun aturan Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 79 dijelaskan bahwa hak ini bisa diusulkan atas beberapa hal. Dari mulai soal kebijakan pemerintah hingga soal pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 79(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atauc. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atauWakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, detail teknis pengajuan usul Hak Menyampaikan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR.

Pasal 191(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diusulkan oleh palingsedikit 25 (dua puluh lima) orang Anggota.(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yangmemuat paling sedikit:a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atauc. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atasdugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kemudian, dalam ayat 3 Pasal 191 dijelaskan pula syarat untuk pengajuan lain. Harus ada 2/3 seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

"(3) Jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang hadir, usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR," bunyi pasal tersebut.

Lebih lanjut, proses pengajuan ini dijelaskan dalam Pasal 191 hingga 195. Berikut ini alur pengajuan Hak Menyampaikan Pendapat:

1. Pengumuman dalam rapat paripurna