Selain pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.
Negara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tidak hanya berlaku bagi mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.
Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
