1. Uang pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhirMantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.Besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.Artinya, perhitungan pensiun didasarkan pada gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan atau tunjangan yang diterima ketika masih menjadi wakil presiden.
2. Tunjangan dan biaya rumah tanggaSelain pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon.
3. Biaya perawatan kesehatanNegara turut menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tidak hanya berlaku bagi mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya.
4. Rumah kediaman dan kendaraan negaraMantan wakil presiden juga berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.Selain rumah, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
