Oleh karena itu, APPI mendorong agar prinsip-prinsip tersebut diperkuat dalam RUU Migas. Reformasi tata kelola migas juga perlu memastikan penguasaan negara dan pengelolaan yang efektif sehingga memberikan kepastian bagi industri dalam menjalankan produksi maupun merencanakan investasi jangka panjang.

"Kita melihat bahwa kalau misalnya reformasi terkait dengan (RUU) Migas ini nanti memang benar diupayakan, tentu apa yang coba diusulkan itu berkenaan dengan kami mendukung sekali penguasaan negara dan tata kelola yang efektif ini. Dan tentunya kenapa itu juga penting untuk kita dukung, karena efeknya itu akan berdampak langsung kepada industri. Dari produksi, kemudian kepastian untuk kita bisa merencanakan investasi ke depan, itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.

APPI juga mendukung penguatan prinsip Domestic Market Obligation (DMO) dalam pengelolaan gas bumi. Namun, Nugroho menilai kewajiban tersebut tidak cukup hanya menetapkan persentase gas yang harus digunakan di dalam negeri.

Penerapan DMO perlu terintegrasi dengan neraca gas nasional, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur. Dengan demikian, alokasi gas domestik tidak berhenti pada penetapan volume, tetapi benar-benar dapat diterima oleh industri pengguna.