NADIKABAR.COM — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Solihin, mengatakan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting dan modal penting bagi keberlanjutan industri ritel.
"Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin di Tangerang, Rabu.
Menurut Solihin, industri ritel Indonesia memiliki keinginan kuat untuk terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, serta menciptakan lapangan kerja.
Ia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat.
APRINDO, lanjut Solihin, juga mendorong agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.
Karena itu, pertumbuhan industri ritel turut menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, memperluas distribusi produk, dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Terkait penguatan Koperasi Desa Merah Putih, APRINDO menyambut baik upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Menurut Solihin, koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki kekuatan serta peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.
"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.
Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja.
"Namun, menjaga daya beli masyarakat juga sangat penting karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar APRINDO di Bandung, menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia.
Ia meminta para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap isu moratorium yang belakangan menjadi perhatian industri.
"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas di hadapan para pelaku usaha ritel.
Menurutnya, koperasi desa bukanlah supermarket, bukan ritel, dan bukan warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya adalah mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.
