Dalam rapawtitu, Komisi II DPR juga menerima penyerahan daftar Inventarisir masalah (DIM) RUU tersebut dari pemerintah yang diwakili Kemensetneg.

Rifqi menjelaskan, RUU Adminduk nantinya akan mengatur soal single id number (SIM) yang akan menjadi nomor tunggal semua data identitas kependudukan bahkan hingga nomor pembayaran.

Nantinya, kata Rifqi, nomor induk kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor bagi layanan publik. Aturan itu juga telah berlaku setelah DPR secara resmi juga telah mengesahkan UU Satu Data Indonesia (SDI).