Anang menjelaskan, PT BSJ dalam kasus dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dugaan pertamanya, kesatu primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kemudian kedua Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Diketahui, Kejagung RI tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025 yang diduga terkait dengan seorang bernama Arif Kurniawan. Kejagung turut mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara.
"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11).
Ditanya mengenai sosok penyelenggara negara yang dimaksud, Saiful menerangkan aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.
"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," jelasnya.
