NADIKABAR.COM — Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN), Saaqib Faiz menyebut dalam RUU Perampasan Aset sebaiknya seluruh kekayaan seseorang tidak dirampas jika terbukti satu tindak pidana. Menurutnya RUU Perampasan Aset harus menentukan aset mana yang harus dirampas berdasarkan ketentuan.
Hal itu dikatakan Saaqib saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Saaqib menyebut kepastian ketentuan aset yang bisa disita penting bagi pihak yang terkait atau memiliki hak terkait asetnya.
"Perlu pula ditegaskan bahwa terbuktinya satu tindak pidana tidak berarti seluruh kekayaan orang tersebut otomatis dapat dirampas," kata Saaqib.
