NADIKABAR.COM β Pemerintah Amerika Serikat pada Senin (16/11) menyatakan akan membatasi akses jarak jauh ke pusat data di luar negeri yang menggunakan cip kecerdasan buatan (AI) canggih.
Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya menutup celah dalam aturan pengendalian ekspor AS yang selama ini berlaku terhadap cip tersebut.
Departemen Perdagangan AS mengatakan aturan baru itu bertujuan untuk melemahkan kemampuan perusahaan yang berkantor pusat di sejumlah negara yang menjadi perhatian AS dalam memanfaatkan teknologi semikonduktor canggih asal AS untuk melatih model AI.
Kekhawatiran di Amerika Serikat meningkat meskipun telah memberlakukan pembatasan ekspor terhadap cip AI canggih.
Hal itu dikarenakan beberapa perusahaan di China diduga masih dapat mengakses cip tersebut dari jarak jauh melalui pusat data yang berlokasi di luar wilayah China.
Nvidia Corp., raksasa semikonduktor asal AS, merupakan pemasok dominan cip-cip tersebut.
Berdasarkan aturan baru itu, pengelola pusat data diwajibkan melakukan pemeriksaan ketat terhadap pelanggan mereka, termasuk memastikan apakah pelanggan tersebut dimiliki atau dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh individu atau pihak dari negara-negara seperti China, Iran, Korea Utara, dan Rusia.
Departemen Perdagangan AS juga menyatakan bahwa izin pemerintah akan diwajibkan untuk mengekspor atau mengekspor kembali cip canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.
Sejumlah negara tersebut dinilai memiliki risiko pengalihan yang lebih tinggi dari normal.
Megaspeed International, penyedia layanan pusat data yang berbasis di Singapura dan menjadi sorotan dalam skandal mata-mata yang melibatkan mantan CEO Nvidia Jensen Huang, diduga menyelundupkan cip canggih Nvidia ke China.
Amerika Serikat berkomitmen untuk βmemastikan bahwa teknologi sensitif tidak dieksploitasi dengan cara yang mengancam keamanan nasional AS,β kata Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS.
Langkah Departemen Perdagangan tersebut dilakukan setelah muncul kritik bahwa Menteri Perdagangan Howard Lutnick enggan memasukkan Megaspeed ke dalam daftar hitam atau Entity List pengendalian ekspor yang membatasi akses terhadap barang dan teknologi asal AS.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC pada Jumat (13/11) bahwa sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, telah mendukung pencantuman Megaspeed ke dalam daftar hitam tersebut selama berbulan-bulan.
βNamun, kewenangan akhir ada di Departemen Perdagangan,β kata Bessent, mengisyaratkan bahwa keputusan final berada di tangan Departemen Perdagangan yang dipimpin Lutnick.
Di tengah spekulasi mengenai posisinya yang menjadi sorotan akibat kontroversi Megaspeed, Lutnick turut mendampingi Presiden Donald Trump dalam kunjungan ke Asia dan dilaporkan menaiki pesawat kepresidenan Air Force One pada Senin, menurut keterangan Gedung Putih.
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan