NADIKABAR.COM — Departemen Tenaga Kerja AS pada Senin (16/11) mengusulkan aturan untuk memperketat regulasi terkait "green card" yang disponsori oleh pemberi kerja, dengan menyatakan bahwa langkah itu akan memperkuat perlindungan bagi pekerja AS.

"Pekerja Amerika adalah yang terbaik di dunia, dan mereka berhak mendapatkan kesempatan kerja pertama dan terbaik," kata Menteri Tenaga Kerja Keith Sonderling dalam sebuah pernyataan.

"Regulasi yang ada saat ini justru memungkinkan perusahaan untuk mensponsori pekerja asing tanpa mempertimbangkan pekerja Amerika terlebih dahulu," ujarnya, melanjutkan.

"Perubahan aturan yang diusulkan ini akan memastikan pekerja Amerika mendapatkan prioritas utama untuk peluang kerja yang membutuhkan keahlian tinggi dan bergaji tinggi, dibandingkan dengan tenaga kerja asing," tambahnya.

Departemen tersebut menyatakan bahwa usulan itu merupakan rangkaian reformasi regulasi komprehensif pertama terhadap program "Permanent Labor Certification" (Sertifikasi Tenaga Kerja Permanen) selama hampir 20 tahun terakhir.

Berdasarkan usulan tersebut, pemberi kerja diwajibkan mengganti iklan lowongan kerja cetak dengan rekrutmen daring, mengiklankan posisi selama setidaknya 90 hari kalender, serta membuktikan bahwa mereka telah melakukan "upaya dengan itikad baik" untuk merekrut pekerja Amerika yang berkualifikasi.

Selain itu, pemberi kerja juga dilarang merancang lowongan pekerjaan yang secara khusus disesuaikan untuk pekerja asing.

Aturan itu juga akan menghapus pengecualian administratif yang selama ini memungkinkan pemberi kerja untuk melewati uji pasar tenaga kerja bagi posisi terapis fisik, perawat, serta pekerja yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang sains atau seni.

Menurut departemen tersebut, pemberi kerja yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja Amerika dalam dua tahun terakhir tidak diperbolehkan mengajukan sertifikasi untuk posisi yang sama atau serupa.

Tanggapan atau masukan terkait aturan yang diusulkan itu dapat disampaikan paling lambat 60 hari setelah aturan tersebut diterbitkan dalam Federal Register (jurnal resmi pemerintah Federal AS).

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia