NADIKABAR.COM — Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik, terutama untuk mencegah akses anak dan remaja, serta penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkotika.
Ketua ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan pihaknya bersama APVINDO meminta pemerintah memperhatikan dampak kebijakan rokok elektrik terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan, menyusul meningkatnya ketidakpastian yang dihadapi pelaku usaha dan pekerja industri tersebut.
Lebih lanjut, kedua asosiasi menyatakan menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa haram, serta memahami berbagai pertimbangan yang mendasarinya, termasuk kesehatan, lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.
Selain penerbitan fatwa MUI, industri rokok elektrik saat ini juga menghadapi proses pengujian materiil terkait ketentuan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Asosiasi menegaskan tidak mengaitkan seluruh gangguan usaha dengan dinamika tersebut, namun, perkembangan itu menunjukkan bahwa ketidakpastian mulai dirasakan sebagian pelaku usaha.
Sebagai upaya mencari solusi melalui komunikasi, ARVINDO dan APVINDO berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, kedua asosiasi berharap dapat berdialog secara langsung, memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa yang diterbitkan, sekaligus menyampaikan kondisi industri dari perspektif pelaku usaha dan pekerja.
