Keberpihakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan negara yang menjamin perlindungan kerja, kepastian hubungan kerja, upah yang layak, jaminan sosial, serta hubungan industrial yang berkeadilan.
Menurut FSP ASPEK Indonesia, Wakil Presiden mendatang harus mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.
"Kami berharap Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan ini. Bagi kami, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah untuk membantu Presiden memastikan negara hadir bagi seluruh rakyatnya, termasuk jutaan buruh Indonesia,” ujar Abdul Gofur.