Dukungan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk merealisasikan kebutuhan tersebut. Realisasi tambahan TKD Kota Subulussalam tercatat Rp 39,15 miliar atau 45,47 persen dari pagu Rp 85,60 miliar.
Tim menemukan sejumlah penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peruntukan sehingga memerlukan reviu bersama BKD, Bappeda, dan APIP atau Inspektorat. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat mengembalikan fokus anggaran pada prioritas pemulihan pascabencana dan infrastruktur dasar.
OPD teknis, termasuk Dinas PU, Dinas Pertanian, dan manajemen RSUD, juga perlu menyusun target percepatan fisik dan keuangan yang terukur serta dievaluasi secara berkala.
Selain infrastruktur, pengelolaan hunian sementara (huntara) di Desa Binanga membutuhkan pembenahan. Pendataan ulang penerima manfaat, rehabilitasi bangunan, pemeriksaan instalasi listrik dan dapur bersama, serta penyediaan alat pemadam api ringan diperlukan agar huntara dapat digunakan secara aman dan optimal.
Pemenuhan kebutuhan warga turut didukung bantuan Kementerian Sosial senilai Rp 181,62 juta berupa kasur, tenda gulung, perlengkapan anak, sandang, dan peralatan dapur keluarga. Pemerintah daerah didorong menyelaraskan penyaluran bantuan dengan data pengungsi secara terpilah dan by name by address, terutama untuk melindungi balita, anak-anak, lansia, dan ibu hamil.