Uunk merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, ada 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB dan 42 kabupaten/kota yang memberikan pengurangan BPHTB. Kebijakan itu jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.
Ia mengatakan BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Uunk, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
