NADIKABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga 3 November 2026 telah menuntaskan sebanyak 35.294 kasus pertanahan dari 58 ribu lebih kasus yang tercatat masuk dalam kurun waktu 12 tahun.
"Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen," kata Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN kata dia, diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Kementerian ATR/BPN mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
"Jika dirinci dari 58 ribu lebih kasus pertanahan, 35.294 kasusnya di antaranya telah diselesaikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, khusus tahun 2026 terdapat 1.164 kasus pertanahan yang sudah dituntaskan.
