Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu, bagaimana mekanisme penunjukan wapres jika nanti Gibran mundur?