"Negara kita ini kalau masalah kurikulum dan lain-lain itu masih apa ya, menghargai orang-orang yang cuma kayak eksak gitu ya, kayak matematika, fisika, itu dianggap pintar gitu, tetapi kalau orang-orang yang pintar di dunia kesehatan, apa, kesenian, apa namanya, olahraga, itu dianggap tidak pintar. Padahal, itu semua dia punya keuntungan, apa, keunggulan masing-masing," paparnya.
Adapun Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, H. Al Hidayat Samsu, menyoroti tantangan infrastruktur digital di perdesaan serta potensi besar industri gim nasional yang selama ini banyak mengalirkan devisa ke luar negeri.
Ia mengaku mengapresiasi potensi ekonomi kreatif, khususnya digitalisasi dan industri kreatif global. Di sisi lain, ia mengingatkan adanya disparitas akses internet di berbagai daerah, seperti di Sulawesi Selatan yang memiliki kontur geografis beragam, yang dapat menghambat anak-anak muda di desa untuk menembus kancah internasional.
Selain masalah infrastruktur jaringan dan pemusatan fasilitas (game house) di kota besar seperti Jakarta, Al Hidayat juga menyoroti tingginya daya beli generasi muda Indonesia terhadap industri permainan daring (gaming).
Menurutnya, sebagian besar dana pembelian dalam gim (top-up) justru mengalir ke luar negeri karena minimnya regulasi perlindungan serta penguasaan platform lokal.
"Sementara pembelanjaan gamers di Indonesia kalau berdasarkan data itu kurang lebih Rp32 triliun, seluruh platform gamers tadi yang disampaikan uang ekonomi anak-anak kita itu larinya ke luar negeri. Pertanyaan saya, apakah ada regulasi yang bisa kita tekankan kepada platform gim itu agar uang kita ini yang anak-anak [belanjakan] bisa kembali atau terlindungi?" tuturnya.
Sementara itu, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Muhammad Hatta, menilai sekaligus mengkritik kecilnya anggaran kementerian terkait serta kurangnya keberpihakan politik anggaran (state budget) pada sektor kekayaan intelektual (intellectual property) dan ekonomi digital yang merupakan industri masa depan (sunrise industry).