NADIKABAR.COM — Para negosiator iklim menghapus seluruh penyebutan bahan bakar fosil, sumber utama emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, dari draf kesepakatan terbaru yang dirilis Australia selaku salah satu tuan rumah COP31.
Naskah terbaru yang dirilis pada Kamis dalam konferensi iklim PBB di Turki itu menghapus dua poin yang sebelumnya tercantum dalam draf terdahulu. Keduanya mencakup seruan untuk beralih dari penggunaan batu bara, minyak, dan gas, serta percepatan penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Draf yang lebih ringkas ini muncul setelah negosiasi alot selama beberapa hari. Perwakilan dari hampir 200 negara memperdebatkan sejumlah isu, termasuk masa depan bahan bakar fosil dan pendanaan iklim bagi negara berkembang.
Meski demikian, draf tersebut masih memuat target peningkatan porsi listrik dalam pemenuhan kebutuhan energi akhir global menjadi 35% pada 2035, dari sekitar 20% saat ini. Usulan ini didorong oleh Turki selaku tuan rumah konferensi.
Para negosiator COP31 kembali bersiap memperjuangkan agar bahan bakar fosil dicantumkan dalam keputusan akhir KTT iklim tahunan PBB.
Namun, draf tersebut tidak menjelaskan apakah tambahan pasokan listrik harus berasal dari sumber energi bersih, bukan bahan bakar fosil. Hal ini menuai kritik dari sejumlah negara.
Target elektrifikasi itu memang dicantumkan bersama upaya melipatgandakan tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan global dan berbagai langkah peningkatan efisiensi energi. Namun, Jan Kowalzig, pakar pendanaan iklim dari Oxfam Jerman, menilai para negosiator gagal menghubungkan target-target tersebut secara substantif.
Kowalzig juga mengkritik draf tersebut karena tidak lagi mencantumkan komitmen untuk beralih secara bertahap dari bahan bakar fosil. Komitmen serupa sebelumnya telah dimuat dalam keputusan akhir COP28 di Dubai beberapa tahun lalu.
"Ini tidak memadai untuk sebuah konferensi iklim yang beberapa tahun lalu sudah memutuskan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan kini menyatakan diri berfokus pada implementasi," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Isu lain yang menjadi perdebatan sengit dalam konferensi ini adalah dukungan pendanaan bagi negara berkembang untuk menghadapi perubahan iklim. Perbedaan pandangan terutama berkisar pada pihak yang harus menanggung biaya serta apakah bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman.
Draf kedua menyerukan pembahasan lebih lanjut mengenai peningkatan pendanaan adaptasi iklim bagi negara berkembang hingga tiga kali lipat, menjadi setidaknya US$120 miliar atau sekitar Rp1,9 kuadriliun. Draf itu juga menyoroti kesenjangan antara aliran pendanaan iklim dan kebutuhan yang sebenarnya. Biaya adaptasi di negara berkembang diperkirakan mencapai US$305 miliar per tahun hingga 2035.
Meenakshi Raman, koordinator program perubahan iklim di Third World Network, mengkritik rumusan pendanaan tersebut. Ia sebelumnya berharap negara-negara maju menunjukkan komitmen pendanaan yang jauh lebih ambisius.