"Jadi masukkan PAD. Syaratnya, normalisasi sungai menjadi hal yang utama. Jangan mengambil sirtu, kemudian setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Jadi, prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen," kata Tito.
Dia menjelaskan, pelibatan pihak ketiga diperlukan untuk mempercepat normalisasi sungai, terutama di lokasi yang belum tertangani atau membutuhkan waktu lama jika hanya mengandalkan pekerjaan pemerintah pusat.
Tito mengatakan kewenangan yang sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah provinsi akan diperluas hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota," kata Tito.
