NADIKABAR.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rapat yang akan digelar di 44 kecamatan di Jakarta itu difokuskan untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah warga di level kecamatan.
Ia juga mengatakan rencana rapat yang akan dilakukan bersama camat dan lurah di 44 kecamatan berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang selama ini telah berjalan.
“Memang saya merencanakan mudah-mudahan 44 kecamatan itu akan selesai kurang lebih dalam waktu tiga bulan. Dan ini pasti berbeda dengan Musrenbang, dan juga berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, karena ini persoalan-persoalan yang menyangkut pemerintahan sendiri,” jelas Pramono di Balai Kota, Senin.
Menurut dia, persoalan yang akan dibahas meliputi hal-hal yang selama ini terjadi di level kecamatan namun tidak pernah sampai ke level gubernur.
Pramono mengaku dirinya ingin mengetahui itu secara langsung dan memecahkan persoalan tersebut bersama-sama.
“Sehingga dengan demikian mudah-mudahan persoalan-persoalan yang selama ini berhenti pada level kecamatan itu akan bisa diketahui, dipecahkan, dicari solusinya, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat pada level kecamatan,” katanya.
Sebelumnya, Pramono menyoroti peran penting lurah sebagai ujung terbawah pemerintahan untuk turut serta membenahi persoalan di Ibu Kota. Untuk itu, ia ingin melibatkan lurah dalam rapat internal agar dirinya dapat mendengar langsung keluhan-keluhan yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.
Menurut Pramono, saat ini laporan di aplikasi JAKI mulai menurun. Seharusnya, hal ini menandakan bahwa kondisi di tengah masyarakat kian membaik.
Namun, ia mengaku tetap ingin mencari tahu kondisi rill yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, ia akan menggelar rapat gabungan bersama seluruh jajaran di 44 kecamatan di ibu kota.
Pramono akan mulai melakukan rapat di 44 kecamatan pada awal November. Nantinya, masing-masing kecamatan akan menjadi tuan rumah saat rapat tersebut digelar. Camat dan lurah nantinya akan memberikan pemaparan persoalan-persoalan yang ada di kawasan tersebut.
Selain bersama Gubernur Jakarta, rapat itu juga akan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Wali Kota, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
