NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengajak Dewan Pers untuk menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat keberlangsungan industri pers di tengah perkembangan media baru, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma digital.
Dalam siniar bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, dikutip di Jakarta, Senin, Syahganda mengatakan dominasi media digital dan teknologi AI dalam ruang publik perlu diimbangi dengan upaya edukasi dan literasi masyarakat agar publik dapat membedakan informasi yang berkualitas dengan konten yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik.
"Kita harus mengimbangi, mengedukasi, meliterasi rakyat kita agar ada kesepakatan, ada konsensus. Yang mana yang kita anggap itu memang masih normal kita anggap sebagai pers yang beretika, both side dan lain-lain," kata Syahganda.
Selain meningkatkan literasi masyarakat, Syahganda mengatakan perlu ada penguatan kapasitas para pelaku media, termasuk pemilik perusahaan pers. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan Dewan Pers.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu media nasional beradaptasi dengan perubahan lanskap industri informasi sehingga tetap bertahan dan berkembang.
Syahganda menyoroti sejumlah perusahaan media yang kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya.
"Jangan sampai tergerus karena banyak sekali di dunia baru ini pers itu kehilangan kecepatan untuk menyesuaikan dirinya. Beberapa saya lihat bagus karena dia antara konvensional dengan new media itu, dia langsung combine. Tapi, kita lihat juga banyak yang karena terlambat akhirnya melakukan PHK-PHK terhadap insan media, itu kita sedih sekali," ujarnya.
Menurut Syahganda, pemerintah perlu mendorong industri pers agar tetap tumbuh karena media merupakan salah satu pilar demokrasi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga ruang kritik terhadap pemerintah.
Syahganda berpandangan bahwa masukan dan kritik masyarakat, termasuk yang disampaikan dengan tajam melalui pers, merupakan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan.
"Saya yakin bahwa apabila balance of power itu berjalan, rakyat memberikan masukan, kritik sepedas apa pun, maka itu jadi vitamin buat pemerintah untuk melakukan koreksi dan memperbaiki," imbuhnya.
