Menurutnya, publik berhak tahu siapa saja yang disadap dan untuk apa penyadapan itu dilakukan. Oleh karena itu, dia berharap Rakornas Komisi Informasi tersebut bisa merumuskan hak informasi publik, termasuk soal hasil sadapan dari jajaran kepolisian.

"Masyarakat perlu tahu untuk apa menyadap, itu hak-hak publik,"ujar Syahganda.

Syahganda menutup pernyataannya dengan harapan agar informasi di medsos bisa diketahui dengan jelas, sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan damai.