NADIKABAR.COM — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI akan menggelar forum dengar publik pada 2027 untuk menghimpun aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebijakan serta program pemerintah.
"Pertama, menghimpun aspirasi publik melalui forum dengar publik dan pengukuran aspirasi publik. Agenda itu juga kami dukung dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kanal-kanal komunikasi milik Bakom," kata Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Syahganda mengatakan langkah tersebut menjadi upaya Bakom memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memastikan suara rakyat dapat tersampaikan kepada pengambil kebijakan.
Aspirasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun Bakom, lanjutnya, akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan respons serta tindak lanjut sesuai kewenangan.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bakom sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat dan membangun komunikasi pemerintah yang bersifat dua arah.
Selain menggelar forum dengar publik, Bakom juga akan memperkuat koordinasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan juru bicara serta peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bakom akan mengembangkan tata kelola komunikasi berbasis data melalui dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Bakom, lanjutnya, juga akan menambahkan dua indikator kinerja mulai 2027, yakni tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dan kecepatan penyampaian aspirasi masyarakat hingga ke pengambilan kebijakan.
Dia juga mengakui bahwa selama ini jangkauan informasi yang luas belum tentu membuat masyarakat memahami program pemerintah.
Karena itu, Bakom ingin memastikan komunikasi pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga mendengarkan kebutuhan masyarakat.
"Komunikasi pemerintah berhasil ketika rakyat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program di kehidupan sehari-hari," imbuhnya.