Kedua, memperkuat orkestrasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk melalui pelatihan juru bicara serta peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ketiga, membangun tata kelola komunikasi berbasis data melalui dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

"Setiap program akan kami lengkapi dengan indikator yang bisa ditagih oleh Komisi XIII. Kami siap melaporkan perkembangannya dalam rapat-rapat bersama komisi," jelasnya.

Syahganda menegaskan keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan informasi, tetapi juga ketika masyarakat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari.