NADIKABAR.COM — Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta diarahkan sebagai payung hukum (umbrella act) yang memastikan perlindungan hak-hak mendasar pencipta karya secara mnyeluruh.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, pada Senin, menjelaskan bahwa posisi undang-undang seharusnya mengatur sejumlah hal yang bersifat umum dan mendasar, sementara rincian teknis pelaksanaan akan didelegasikan ke peraturan turun seperti peraturan pemerintah (PP).
"Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang kan dirumuskan," kata Bob di hadapan jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.
Bob mengatakan, langkah mewujudkan payung hukum ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR.
Penataan itu, kata dia, bertujuan agar undang-undang induk tidak melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral antar-lembaga.
"Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucap dia.
