NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan MPR merupakan tahapan terakhir dalam proses hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan MPR belum menerima bola terkait usulan tersebut dari DPR.

"Bolanya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir, di DPR ini, hak menyatakan pendapat itu kamarnya di ujung sana. Jadi nggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu," kata Pacul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bambang Pacul mengatakan saat ini proses HMP masih berada di DPR. Meski begitu, ia mengatakan komunikasi antara DPR dan MPR tetap berjalan. Sejauh ini, komunikasinya belum sampai pada pembahasan mengenai usulan HMP Gibran.

"Komunikasi itu selalu ada. Kemarin juga habis rapat pimpinan. Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri. Nah itu kan juga rapat juga kita," ujarnya.

Bambang Pacul kembali menegaskan saat ini belum ada surat masuk terkait HMP ke MPR. Dia menekankan jika MPR merupakan ruang terakhir dalam proses pemakzulan.

"Ya belum ada lha. MPR itu kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," tuturnya.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR. Usulan itu akan dibacakan pada rapat paripurna besok.

Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.

"Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," sambungnya.