"Konstitusi telah memberi jalan yang jelas. Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Semua pihak harus menghormati mekanisme tersebut agar transisi berjalan tertib, lancar, dan menjaga kepercayaan rakyat kepada institusi demokrasi," katanya.
Bamsoet menekankan, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghentikan jalannya pemerintahan. Presiden tetap menjalankan seluruh tugas dan kewenangan konstitusionalnya, sementara MPR melaksanakan mandat untuk memilih Wakil Presiden pengganti hingga akhir masa jabatan 2024-2029.
Menurut Bamsoet, Wakil Presiden baru harus segera menyatu dalam irama kerja pemerintahan. Tantangan nasional menuntut kepemimpinan yang kompak dan berorientasi pada hasil, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli rakyat, memperkuat ketahanan pangan serta energi, menciptakan lapangan kerja, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga memastikan pemerataan pembangunan antardaerah.
